World Trade Organization Mau Reformasi Sistem Sengketa?
Mendag Zulkifli Hasan dan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo Iweala. Sumber: Kemendag./
BisnisLife.com – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong pentingnya menyelesaikan pembahasan yakni Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Khususnya, penyelesaian sengketa dan mencapai kesepakatan atas isu-isu penting perundingan World Trade Organization pada Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tahun 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo Iweala di Osaka, Jepang, pada Sabtu, (28/10).
Pertemuan digelar di sela Pertemuan Tingkat Menteri Negara G7 (Trade Ministers’ Meeting/TMM) yang dilaksanakan pada 28-29 Oktober 2023.
BACA:
- Nadia Omer Pimpin Airasia MOVE sebagai Chief Executive Officer
- Jadwal Penerbangan AirAsia Dari dan Ke Kertajati
Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara K. Hasibuan.
“Indonesia konsisten mendorong reformasi WTO, khususnya reformasi sistem penyelesaian sengketa.”
“Mengingat peran sentral WTO dalam mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan adil di tengah semakin dinamisnya situasi perekonomian global.”
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, reformasi WTO mulai dibahas sejak 2017 dengan fokus pada upaya peningkatan tiga fungsi utama WTO, yaitu:
- Fungsi negosiasi,
- Monitoring dan transparansi,
- Penyelesaian sengketa.
Bagi Indonesia, prioritas utama dalam agenda reformasi WTO adalah berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa secara penuh tahun 2024 yang merupakan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO 2022 lalu.
Prioritas lainnya, yakni:
- Tercapainya solusi permanen atas perundingan ‘Public Stockholding for Food Security’,
- Tercapainya perjanjian subsidi perikanan yang komprehensif untuk isu ‘Special and Differential Treatment’,
- Overfishing and Overcapacity KTM ke-13 WTO tahun 2024 mendatang.
“Krisis multidimensi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas rantai pasok, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan global.”
“Untuk itu, penyelesaian perundingan public stockholding dan subsidi perikanan dalam KTM ke-13 WTO tahun depan merupakan salah satu solusi penting.”
“Dalam mengatasi kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dunia,” tutup Mendag Zulkifli Hasan.
