Pupuk Indonesia Telah Salurkan 51,8 persen atau 4,94 juta Ton
BisnisLife.com – Per 25 September 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi nasional mencapai 51,8 persen atau 4,94 juta ton dari total alokasi 9,55 juta ton.
Menjelang musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak para petani untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan pertanian.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi dan meningkatkan alokasi subsidi untuk tahun anggaran 2024.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Rahmad dalam acara “Rembuk Tani” di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024), mengatakan:
“Sudah banyak sekali (penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah, Red).”
“Volume (pupuk bersubsidi, Red) ditambah, penebusannya dipermudah, kemudian digitalisasi juga sudah kita lakukan.”
Rahmad menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Diharapkan, peningkatan alokasi ini dapat mendorong produktivitas pertanian.
“Diputuskan oleh Pemerintah bahwa alokasi pupuk bersubsidi yang paling tepat adalah sesuai dengan luas lahan. Dengan 9,5 juta ton, insya Allah ini akan terus dijaga,” katanya.
Penambahan volume pupuk bersubsidi juga mencakup 500.000 ton pupuk organik, sebagai upaya menciptakan pertanian berkelanjutan di Indonesia.
Menurut Rahmad, keberadaan pupuk organik sangat penting dalam mendorong produktivitas pertanian jangka panjang.
“Organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau menggenjot produktivitas.”
“Kalau menggenjot produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa dikejar 2 hingga 3 tahun, setelah itu akan terjun bebas,” ungkapnya.
Selain itu, Rahmad menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Untuk mendukung hal tersebut, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi lebih dari 27.000 kios pupuk bersubsidi pada bulan Februari 2024.
Petani kini hanya perlu membawa KTP untuk menebus pupuk bersubsidi di kios-kios terdaftar.
Pemerintah juga menyederhanakan proses pengelolaan data petani melalui pembaruan data e-RDKK setiap empat bulan.
Kebijakan ini memungkinkan petani yang belum mendapatkan alokasi pupuk dapat mendaftarkan diri dalam tahap evaluasi di tahun berjalan.
Oleh karena itu, Rahmad mengimbau petani di seluruh Indonesia, termasuk di NTB, untuk segera menebus pupuk sesuai alokasi yang diterima.
Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan stok pupuk hingga di tingkat kabupaten/kota, melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah.
Stok pupuk di NTB per 25 September 2024 meliputi Urea 31.383 ton (620 persen dari stok minimum), NPK Kakao 66,35 ton (102 persen), dan pupuk organik 1.220 ton (203 persen).
Untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan optimal, Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti 34 distributor, 32 gudang, 1.603 kios, serta 20 petugas lapangan yang memantau distribusi.
“Dengan mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional,” tutup Rahmad.
Pupuk Indonesia juga mengadakan program “Rembuk Tani” di 75 lokasi di sembilan provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar.
Program ini, yang berlangsung dari September hingga Oktober 2024, bertujuan mengajak petani untuk memanfaatkan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi yang telah disederhanakan.
Program “Rembuk Tani” menjadi sarana sosialisasi mengenai kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah dalam menebus pupuk bersubsidi, terutama di daerah yang sudah memasuki musim tanam.
Pupuk Indonesia memastikan distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk musim tanam mereka.
Untuk artikel lainnya, lihat terus BisnisLife.com dan Instagram BisnisLife.