Kementerian Pariwisata Ingin Memperkuat Tata Kelola Komunikasi Labuan Bajo

BisnisLife.com – Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkuat tata kelola komunikasi krisis pariwisata.

Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Biro Komunikasi kembali menggelar Forum Komunikasi Daerah (Forkomda).

Hal ini untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat tata kelola komunikasi krisis pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Menparekraf Sandiaga Uno dalam sambutannya melalui video tapping, Kamis (20/6/2024) menyampaikan industri pariwisata menjadi salah satu industri yang rentan terhadap krisis, khususnya krisis reputasi, citra atau image.

“Reputasi yang baik dalam industri pariwisata adalah aset berharga yang tidak berwujud.”

“Oleh karena itu, mempertahankan reputasi membutuhkan tata kelola komunikasi yang efektif,” ujar Sandiaga.

BACA:

• Jalan Tol Indrapura – Kisaran di Sumatera Telah Beroperasi Penuh

Sejak 2023, Biro Komunikasi Kemenparekraf telah menyusun buku panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk:

• Mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi.

Penguasaan substansi panduan sangat diperlukan guna menyusun strategi untuk melindungi citra ekosistem kepariwisataan.

“Semoga forum ini dapat meningkatkan kemampuan teoritis dan meningkatkan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan.”

“Dalam menghadapi krisis dengan komunikasi untuk menuju pariwisata tangguh dan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, menambahkan dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pariwisata menghadapi berbagai krisis mulai dari krisis berskala kecil hingga skala besar.

Juga krisis tersebut bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non alam atau manusia.

“Namun faktanya sektor parekraf nasional selalu mampu dalam menghadapi krisis tersebut. Bisa bangkit dan pulih lebih kuat dari kondisi krisis apapun.”

“Tentunya ini berkat kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Ni Wayan Giri.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menjelaskan:

“Forum ini merupakan tindak lanjut atas buku panduan komunikasi krisis yang telah selesai disusun pada tahun 2023.”

Dan kegiatan ini telah dilakukan di Bali dan Yogyakarta.

“Saya berharap melalui forum ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami tugas komunikasi krisis untuk meminimalisir dampak dari pemberitaan negatif bagi industri pariwisata,” kata Dewi.

Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, menekankan:

“Krisis kepariwisataan dapat memberikan pengaruh negatif dan mengganggu kinerja ekosistem pariwisata.”

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang sama dalam menciptakan sinergi dari banyak pihak agar persepsi publik terhadap pariwisata Indonesia bisa tetap positif.

“Tidak ada yang memiliki peran paling penting dalam sektor pariwisata.”

“Sehingga tata laksana pemerintahan yang kolaboratif sangat diperlukan agar sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata bisa terealisasi,” kata Fadjar.

Plt Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Frans Teguh, mengatakan:

“Saya berharap seluruh peserta Forkomda Labuan Bajo-Flores bisa menyepakati langkah-langkah pengelolaan informasi ketika terjadi krisis kepariwisataan.”

“Kami di badan otorita siap berkordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola komunikasi terkait dengan pariwisata Labuan Bajo Flores,” ujar Frans.

Buku panduan komunikasi krisis sendiri dapat diakses melalui Siparnas dengan alamat laman:

• https://sisparnas.kemenparekraf.go.id agar bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah juga masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis.