Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

BisnisLife.com – Indonesia mendorong Organisasi Perdagangan Dunia ‘WTO’ untuk segera menyelesaikan isu pertanian yang stagnan selama berjalannya perundingan dalam sepuluh tahun terakhir.

Momentum Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk memperkuat dukungan terhadap tujuan tersebut.

Hal ini mengemuka pada pertemuan Kelompok G33 yang dipimpin oleh Indonesia pada Minggu, (25/2), di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA).

Pertemuan tersebut dilaksanakan menjelang pertemuan KTM13 WTO yang dilaksanakan pada 26—29 Februari 2023 di Abu Dhabi, PEA.

BACA:

• Ekonomi Global Melemah, Indonesia Tumbuh Positif

• Syarat Dapat Restrukturisasi Mesin Industri Furnitur Dari Kemenperin

• Produk Manufaktur Tetap Mendominasi Capaian Ekspor Nasional

• Optimisme Pelaku Usaha Industri Pengolahan Nonmigas di 2024

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan:

“Kelompok G-33 harus memanfaatkan momentum pertemuan KTM13 WTO untuk mendorong penyelesaian perundingan pertanian di WTO.”

“Mengingat minimnya perkembangan perundingan ini sejak KTM ke-9 WTO di Bali pada 2013 lalu.”

Ia mengatakan saat memimpin Delegasi Indonesia mewakili Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan.

Djatmiko menyebut, pertemuan G33 bertujuan untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik (Public Stockholding/PSH) pada KTM13 WTO.

PSH ini diyakini dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan dukungan untuk petani skala kecil.

“Kelompok G33 sepakat untuk menegaskan posisinya melalui pernyataan bersama untuk mendorong tercapainya solusi permanen isu PSH.”

“Dan mengamankan fleksibilitas khusus bagi negara berkembang dalam implementasi kesepakatan WTO,”tambah Djatmiko.

G33 merupakan kelompok koalisi negara produsen produk pertanian di WTO.

G33 terdiri atas 47 anggota dari kelompok negara berkembang dan kelompok negara kurang berkembang (The least developed countries/LDCs).