Cara Bappebti Dorong Kinerja Ekspor Perdagangan Indonesia

BisnisLife.com – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berkomitmen untuk menguatkan integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Hal ini dalam upaya mendorong kesejahteraan petani dan kinerja ekspor Indonesia.

Ini disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Heryono Hadi Prasetyo pada Seminar “Penguatan Integrasi SRG dengan PLK dalam Mendorong Kinerja Perdagangan di Indonesia”.

Seminar tersebut merupakan bagian dari peran aktif Bappebti dalam mendorong ekspor pada gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 2023.
Event ini diadakan pada Kamis,(19/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.

“Saat ini adalah momentum untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Integrasi SRG dan PLK diharapkan dapat memberikan keuntungan untuk semua pihak.”

“Petani dan pelaku usaha untung, pengelola gudang untung, dan perbankan juga untung. Dengan demikian, integrasi tersebut dapat mendorong kinerja perdagangan di Indonesia,” ucap Heryono.

Heryono menambahkan, dalam mendorong optimalisasi SRG, pengelolaan gudang SRG harus profesional.

BACA:

• Hari Keempat TEI, Indonesia Dapat Kontrak Rp128 Triliun
• Indonesia Dapat USD 4,9 Miliar di Trade Expo Indonesia
• Industri Digital dan Elektronik Nasional Siap Rebut Pasar Global
• Tiongkok Jadi Investor Terbesar Nomor 2 di Indonesia

Gudang SRG yang dikelola secara profesional akan berdampak positif bagi rantai pasok komoditas ke luar negeri.

Di samping itu, Bappebti telah memetakan komoditas-komoditas yang dapat diekspor melalui gudang SRG.

Seperti, rumput laut, ikan, dan kopi. Ekspor yang telah berjalan terbukti memberikan keuntungan untuk petani dan pelaku usaha, pengelola gudang SRG, dan perbankan.

Berdasarkan data Bappebti, terdapat delapan gudang SRG untuk mengekspor rumput laut, empat gudang SRG untuk mengekspor ikan, dan empat gudang SRG untuk mengekspor kopi.

Gudang SRG ekspor tersebut berlokasi di Tangerang, Makassar, Luwu Timur, Probolinggo, Tegal, Takalar, Aceh Tengah, dan Subang. Heryono berharap, ke depannya akan aktif gudang SRG ekspor di wilayah-wilayah lain.

Kemudian, Heryono menjelaskan, Bappebti, pemerintah provinsi (pemprov), dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) harus menguatkan kolaborasi untuk membantu petani dan pelaku usaha dalam optimalisasi SRG di daerah.

Implementasi SRG tercermin dari nilai resi gudang yang diterbitkan serta pembiayaan yang dimanfaatkan oleh petani atau pelaku usaha.

Berdasarkan data Bappebti, nilai SRG yang diterbitkan sebesar Rp788 miliar dengan nilai pembiayaan sebesar Rp467 milar sepanjang Januari sampai dengan September 2023.

Selanjutnya, Heryono menuturkan, dalam rangka mendorong implementasi SRG di Indonesia, pemerintah memberikan stimulus berupa pembangunan gudang SRG di 92 kabupaten/kota.

Berdasarkan data Bappebti, terdapat 129 gudang SRG aktif yang dikelola oleh pengelola gudang SRG, baik gudang SRG swasta maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Haryono mengatakan, pembangunan gudang dan implementasi SRG dapat memberikan banyak manfaat bagi petani dan pelaku usaha antara lain:

• Pembiayaan komoditas,
• Kepastian stok dan mutu,
• Kemudahan akses pasar,
• Perlindungan asuransi, integrasi sistem informasi, dan keamanan legalitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2023, terdapat 22 jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG.

Komoditasnya adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Di sisi lain, pemerintah berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan PLK. Kehadiran PLK memberikan dampak positif bagi petani/ pemilik barang dan pelaku usaha seperti:

• Membuat kemudahan akses,
• Efiesiensi dan transportasi,
• Kepastiankuantitas dan kualitas,
• Jaminan transaksi, dan
• Sistem keanggotaan.

“Perkembangan ekosistem perdagangan komoditas dan kemajuan teknologi mendorong untuk dilakukan transformasi dalam mekanisme perdagangan berbasis digital.”

“Mekanisme tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja SRG dan PLK melalui pengembangan resi gudang elektronik yang integrasi dengan PLK,” ujar Heryono.

Lalu, Heryono menyatakan, integarasi resi gudang elektronik dengan PLK memberikan banyak keuntungan.

Di antaranya, membuat proses transaksi lebih mudah, efektif dan efisien. Kemudian, keamanan menggunakan teknologi berbasis blockchain, menghubungkan semua value secara real time, dan memudahkan proses pemasaran melalui platform digital.

Tidak hanya itu, ke depan integrasi tersebut juga dapat meningkatkan minat generasi milenial untuk memanfaatkan instrumen SRG melalui Resi Gudang Digital.

Seminar digelar secara hibrida dengan moderator Sekretaris Bappebti Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita.

Seminar tersebut dihadiri 31 peserta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dinas yang membidangi perdagangan, pelaku usaha SRG dan PLK, perbankan dan perwakilan perdagangan.

Pada seminar ini, Olvy menyampaikan, dalam pelaksanaan SRG maupun PLK pemerintah tidak dapat menentukan harga komoditas karena harga komoditas harus ditentukan oleh pasar.

Peran pemerintah lebih kepada menyiapkan dan membuat kebijakan serta melalukan pembinaan dan pengawasan dengan baik.

“Saat ini kami juga sedang berupaya semaksimal mungkin melakukan penguatan regulasi SRG melalui penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dituangkan dalam Kebijakan Umum di bidang SRG.

Terkait PLK, kami sedang menyiapkan RancanganPermendag sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun2022 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK,” jelas Olvy.

Selain itu, Olvy mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat memberi masukan terkait komoditas yang perlu disimpan di gudang SRG atau ditransaksikan di PLK.

Hal tersebut bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Apabila memang diperlukan gudang SRG dengan spesifikasi tertentu, misalnya gudang pendingin untuk komoditas tertentu.”

“Maka pemerintah akan membantu melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan yang sesuai.”

“Pemerintah jugaberperan menjembatani pengelola gudang SRG dengan perbankan,” tegas Olvy.

Olvy menambahkan, pemanfaatan PLK perlu dioptimalkan untuk mendorong agar SRG lebih bermanfaat. Tidak hanya bagi perdagangan komoditas dalam negeri, tetapi juga untuk orientasi ekspor.

“Kita juga akan mengoptimalkan jejaring perwakilan perdagangan yang tersebar di berbagai negara sebagai perpanjangan tangan Bappebti dalam mendorong ekspor komoditas melalui SRG seperti ke Taiwan dan Tiongkok sebagai pilot project.”

“Ini akan menjadi lompatan yang baik bagi pengembangan ekspor melalui SRG terlebih dengan didukung kesiapan daerah pensuplai komoditas seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Ternate,” tutup Olvy.