Jalan Tol Bocimi Rampung Sebelum Libur Nataru 2025

BisnisLife.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ‘PUPR’ menargetkan penanganan permanen Jalan Tol Bocimi.

Kementerian PUPR akan merampungkan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) ruas Ciawi-Sukabumi seksi 2 KM 64+600 yang terjadi pada 3 April lalu.

Diharapkan dapat rampung sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Apri Artoto pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jalan Tol Bocimi, Rabu (22/05/2024), mengatakan:

“Penanganan diharapkan selesai sebelum libur Nataru tahun ini, karena libur Nataru tahun sebelumnya trafik jalan tol ini cukup tinggi.”

“Jika tidak difungsikan ruas tol Ciawi-Sukabumi ini maka akan mengalami kemacetan cukup parah di jalan nasional.”

Terhadap kejadian longsor KM 64+600 pada jalan Tol Bocimi telah dilakukan penanganan sementara antara lain pemasangan steel sheet pile pada lokasi longsor.

BACA:

• Industri Tekstil Ekspor Senilai USD 350 Ribu

• Elon Musk Hadir di Bali untuk Peluncurlan Starlink

• Di World Water Forum Indonesia Perjuangkan Empat Hal Pokok

• Indonesia Jajaki Perluasan Ekspor ke Eropa via Pelabuhan Genova & Trieste

Saat ini terdapat dua alternatif terhadap penanganan permanen pada jalan tol yang terkena longsor yaitu:

• Pemasangan soldier pile sepanjang 60 M dengan waktu pemasangan 4 bulan dan pembuatan jembatan 2×25 m dengan waktu pelaksanaan 5 bulan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga menjadi ketua rombongan Kunker Spesifik tersebut Roberth Rouw menegaskan:

“Pihak pemerintah agar segera melakukan penanganan terbaik Jalan Tol Bocimi ruas Ciawi-Sukabumi KM 64+600.”

“Ini menjadi satu perhatian Komisi V untuk melihat dan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan agar tahun ini bisa berfungsi kembali.”

“Kita tahu betul tol ini sangat diharapkan oleh masyarakat, karena memang banyak kemacetan di jalan nasional menuju Sukabumi. Jadi jalan tol ini sangat bermanfaat,” ucap Roberth

Roberth juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi atas kejadian longsor tersebut.

Dan dapat melaporkan kepada Komisi V DPR RI terkait opsi terpilih dalam penanganan permanen longsor jalan tol tersebut.